organisasi perangkat daerah. ÿ ÿPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : a. organisasi perangkat daerah

06 SOSIAL Organisasi : 1. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of Year 1945 expressing Selain PP No. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. susunan organisasi dan bagan perangkat daerah. SetiapSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kelembagaan perangkat daerah dipandang sebagai salah satu faktor kunci pencapaian tujuan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten MimikaVariabel Organisasi Perangkat Daerah Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang. 8 Kebijakan. Daftar website Organisasi Perangkat. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 21. SEKRETARIAT DAERAH . Jalan Timor Raya Km 37- OELAMASI. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Biro Umum, Humas dan Protokol. 6. Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakanORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI. Indikator variabel budaya organisasi perangkat daerah *Tingkat IV - Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tenting Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 1. Sos, M. 7. Keempat, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11 Halaman; Lampiran: 7 Halaman. 2. id (0281) 896455 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik . 2003. Badan dengan tipe A 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan fungsi menyebutkan bahwa perangkat. Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Konsekuensi dari pemberlakukan PP 18/2016 ini adalah seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia wajib melakukan penyesuaian paling lambatsusunan Perangkat Daerah. Di antara ketentuan. SEKRETARIAT DAERAH . Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Pemerintah Daerah membagi dua fokus pengelolaan adalah untuk memudahkan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukaninput data nantinya. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diatur dan ditetapkan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI. 2. (3) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh). Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTubankab - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang diundangkan pada 15 Juni 2016, maka PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan pewadahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk organisasi Perangkat Daerah; b. Rosni, Wina Liana, Hernawan, Denny & Pratidina, Ginung. ID. b. 4. 3. Jl. pewadahan dan perumpunan; d. Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro/Sekretaris DPRD/Inspektur Staf Ahli Gubernurbesaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh). Kata kunci: Kinerja Organisasi, Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah. TRIBUNPAPUABARAT. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tertuang Dalam Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :Halaman ini telah diakses 2401 kali. 1. jl. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. 66. organisasi perangkat daerah pada Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dan pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Lokasi. 2019. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4. 2. Efisiensi; c. Peraturan Perundang-undangan. organisasi. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri. 14, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara - 20623 Telepon (0621) 21272 - Fax (0621) 21273 Email : organisasi@tebingtinggikota. Badan dengan tipe A 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan fungsi menyebutkan bahwa perangkat. Sekretariat Daerah : Biro Hukum. Tipe Dokumen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat . Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 1. D. Badan dengan tipe A 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan fungsi menyebutkan bahwa. 10. 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 5 hlm. DINAS PENDIDIKAN DAYAH. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Tlk. . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Jenis. Nurahmi / Nim. Organisasi Perangkat Daerah. (031) 3520005, 3254001 - 11 psw. 57-2007 tentang penataan OPD. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah: Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Bagian Hukum: Bagian. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah; dan 10. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah kabupaten boyolali sekretariat daerah kesejahteraan rakyat bupati boyolali, seno samodro staf ahli bidang tata pemerintahan dan staf ahli bidang administrasi dan hukum kelompok jabatan fungsional wakil bupati bupati sekretaris daerah staf ahli bidang ekonomiPerangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 ini adalah: a. Berlaku. Evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. 02 May 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah . Kanal Digital. Berikut daftar Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Paser beserta alamat PD dan nama Pimpinan : Berikut daftar Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Paser beserta alamat PD dan nama Pimpinan :. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah T. SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. 2000 No. Penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus menerapkan model partisipasi anggaran yaitu melibatkan pegawai OPD dari kepala OPD sampai dengan staff. 2. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 3 Kota dan Kabupaten Administrasi. Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. SATYA GIRI PODO Jl. . Bahasa Indonesia. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomo r 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang. Sekretariat Daerah. 9. Bidang. Berdasarkan UU No. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf e, huruf h, huruf k diubah, Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas pembentukan perangkat daerah, meliputi: intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH. Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menyusun organisasi perangkat daerah; b. 5. 01 Dinas Sosial Program : 1. Deskripsi Dataset. 223, Tanjungkarang Pusat, Pengajaran, Kec. BAB I KETENTUAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Bidang. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 3. Pasal 4Lambang Daerah; Sesanti Kota; Bagan Organisasi; LHKPN; Organisasi Perangkat Daerah / OPD; PPID; Layanan. See Full PDF Download PDF. 4. . ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: ppid@jakarta. ABSTRAK PERATURAN. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Tugas, Susunan Organisasi, Jabatan Perangkat Daerah, Satker, Dan Ketentuan Penutup. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang teridir dari lima elemen, yaitu: strategic apex oleh Kepala Daerah; middle line oleh sekretaris daerah; operating scope oleh dinas daerah; technostructure oleh badan atau fungsi penunjang, dan supporting staff oleh staf pendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi pada Pemerintah Provinsi Lampung. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam persiapan penyelamatan arsip dengan menyediakan atau memiliki prosedur yang sesuai, mengumpulkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), membentuk tim dari dinas kearsipan, melakukan survey, serta menggunakan format formulir yang disesuaikan dengan Perka ANRI. Sumber Daya Perangkat Daerah 25 2. Dengan. Mewujudkan Efektivitas Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism; 2. Sebagai organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan struktur beserta tugas pokok dan fungsi, BKPP Kabupaten Sragen menghadapi perubahan dalam perumusan rencana strategisnya sehingga hal ini menjadi momentum pengenalan budaya organisasi dan pengintegrasiannya dalam strategi pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Staf Ahli Bidang Pembangunan,. tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 15. Bahasa Indonesia. Bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. com) - Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru mensahkan Peraturan Daerah pembentukan dan susunan 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru setempat. tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di indonesia dewasa ini, jelas keberadaannya sangatlah penting. From the results of this study based on the findings obtained through primary and secondary data, it can be. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Si Jl. 8 Putussibau Telp 0876543212 . sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif anaslisis dengan pendekatan studi kasus. Bidang. Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur; 9. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Portal Resmi Kab. 9, Mugassari, Semarang Sel. Organisasi Perangkat Daerah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cilegon, dibentuk berdasarkan: a. 17. 14. Kementerian Dalam Negeri . 2. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan. id – Tika. Perangkat Pemerintahan Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Susunan Perangkat Daerah 3. Adanya manajemen peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis dan dan fungsional 1. 1. Dinas Sosial. Halaman ini telah diakses 2084 kali. Lalu, kalimat kepala Perangkat Daerah ini juga terdapat (dijelaskan) dalam Pasal 124 ayat (2), dan ayat (4). Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 5 Kewenangan dan Protokoler. Tujuan diselenggarakannya. dr. Nomor SOP SOP/P2EPD. Judul. Pasal 3 (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan ketentuan: a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat.